JAKARTA - Media sosial Twitter melakukan sensor terhadap berbagai cuitan yang mengkritisi penanganan pemerintah India dalam menangani kasus COVID-19.

Melansir The Verge, Minggu, penyensoran dimulai dari permintaan darurat Pemerintah India yang meminta 52 cuitan penanganan COVID-19 di India dihapus atau dihilangkan.

Beberapa cuitan yang dihapus berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat di India, Menteri negara bagian Bengal Barat, aktor, hingga sutradara.

Juru bicara Twitter mengungkapkan penyensoran yang dilakukan mengikuti regulasi dan kebijakan lokal di India.

Pengguna yang cuitannya disensor atau dihapus akan diberi notifikasi oleh Twitter bahwa hal itu dilakukan karena telah melanggar regulasi di India.

"Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami melakukan pengecekan baik dari regulasi yang dimiliki Twitter dan juga kebijakan hukum lokal. Jika kontennya melanggar aturan Twitter, maka dipastikan konten itu dihilangkan dari layanan kami," kata juru bicara Twitter.

Untuk kasus di India, jika tidak ditemukan pelanggaran dari regulasi Twitter namun ditemukan pelanggaran dari hukum regional maka cuitan hanya disensor untuk warga India.

"Dalam setiap penyensoran (di India) kami akan memberitahu pemilik akun secara langsung sehingga mereka paham bahwa kami menerima permintaan hukum terkait cuitan di akun tersebut," katanya.

Ini bukan pertama kalinya Twitter mendapatkan permintaan khusus dari Pemerintah India.

Sebelumnya pada Februari 2021, sempat terjadi aksi dari kalangan petani di India.

Sebagai respon hukum, Pemerintah India meminta sebanyak 500 akun ditutup dan dihilangkan cuitannya agar tidak dapat diakses oleh warga di India.